Kab.Bandung (BR.Net) Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan bekerjasama dengan Badan Pangan Nasional (BPN) dan DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Lapangan Cingcin Permata Indah Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.
Kegiataan GPM yang dilaksanakan pada hari Minggu (23/3/2025) ini dalam rangka menjelang Hari Besar Keagamaan serta menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Bupati Bandung Dadang Supriatna diwakili Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Ina Dewi Kania, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional Maino Dwi Hartono dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat H. Saeful Bachri hadir langsung pada giat tersebut.
Pantauan di lapangan, masyarakat terlihat berburu kebutuhan pangan tersebut. Bahkan ada di antaranya masyarakat yang antri untuk mendapatkan kebutuhan stok pangan murah tersebut.
Saat itu, komoditas pangan yang dipasarkan di antaranya beras SPHP Rp 58.000/5 kg, beras premium Rp 65.000/kg, terigu Rp 10.000/kg, minyak goreng masku Rp 37.000/2 liter, minyak kita Rp 16.000/1 liter, gula pasir Rp 16.500/kg, bawang puting Rp 20.000/pack, bawang merah Rp 10.000/pack, aneka sayuran dan cabe serba Rp 5.000-Rp 10.000, telur Rp 25.000/kg, daging ayam Rp 32.000/ekor, daging sapi segar Rp 70.000/500 gr dan kebutuhan pangan lainnya. Berharap stok pangan itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Ina Dewi Kania mengatakan, gerakan pangan murah (GPM) itu dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi di Kabupaten Bandung.
“GPM yang dilaksanakan Pemkab Bandung melalui Dispakan bekerjasama dengan Badan Pangan Nasional dan DPRD Provinsi Jawa Barat ini untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat,” kata Ina Dewi Kania.
Ia mengatakan GPM ini untuk mendekatkan pelayanan kebutuhan pangan bagi masyarakat.
“Tentunya harga-harga yang dipasarkan relatif murah dan terjangkau oleh masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional Maino Dwi Hartono mengatakan bahwa kegiataan gerakan pangan murah ini hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat.
“Tentunya dengan harga terjangkau dan lebih murah. Ada subsidi juga dari pemerintah, sehingga masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan sembako dengan harga lebih terjangkau,” kata Maino.
Ia mengatakan secara nasional Badan Pangan Nasional sudah melaksanakan gerakan pangan murah di sejumlah titik hingga saat ini.
“Tentunya akan dikerjakan sampai akhir tahun untuk menjaga harga pangan tetap stabil,” katanya.
Secara nasional, Maino menyebutkan persediaan pangan atau stok pangan sangat cukup. Apalagi Jawa Barat bagian dari setra produsen beras.
“Pada kesempatan ini saya imbau kepada masyarakat, jangan panik, jangan khawatir selama Ramadan maupun jelang Idulfitri nanti pemerintah tetap menjamin persediaan pangan untuk masyarakat dipastikan cukup dengan distribusi dan harga terjangkau,” tuturnya.
Ia mengatakan kegiataan gerakan pangan murah ini dilaksanakan secara nasional dengan bekerjasama Dinas Pangan Provinsi, Kabupaten dan Kota.
“Titik-titik pelaksananya bisa di halaman kantor dinas, kecamatan, kelurahan, termasuk di titik-titik seperti ini yang dilaksanakan hari Minggu ini,” ujarnya.
Menurutnya, pelaksanaan ini jauh lebih baik. Bagi teman-teman organisasi atau masyarakat bisa mengajukan ke pemerintah untuk melaksanakan gerakan pangan murah.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat H. Saeful Bachri mengatakan bahwa gerakan pangan murah ini untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.
“Ada subsidi. Dengan harga pangan yang terjangkau masyarakat,” katanya.
Saeful mengatakan dalam pelaksanaan gerakan pangan murah ini mendapat dukungan dari Badan Pangan Nasional.
“Dari kegiataan ini diharapkan masyarakat bisa terbantu, terutama ibu-ibu yang mempersiapkan untuk Hari Raya Idulfitri,” harapnya.
Saeful pun turut menyinggung kemasan minyak goreng yang tidak sesuai dengan takaran adalah bentuk pelanggaran.
“Jelas itu pelanggaran. Lebih jauhnya penipuan. Karena tertera misalnya 1000 mml, tetapi kenyataannya 700-800 mml. Hal itu merugikan masyarakat. Saya menyarankan APH (Aparatur Penegak Hukum) untuk turun tangan untuk mengusut dalangnya dan sumbernya dari mana. Harus diperkarakan,” tuturnya.
Saeful menghimbau kepada masyarakat untuk lebih teliti lagi dan cek lagi kalau belanja minyak goreng.
“Jangan sampai karena harganya lebih murah, ternyata minyak goreng itu tidak sesuai dengan ukurannya,” katanya.(Gum)
Discussion about this post