BANDUNG BARAT (BR.NET) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat berkomitmen penuh untuk menegakkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Pemkab memastikan tidak ada ruang bagi praktik penyimpangan di lingkungan birokrasi Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menegaskan bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan, pihaknya akan berpedoman pada aturan yang jelas dan transparan. Ia menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan yang melanggar hukum.
“Semua pejabat di Bandung Barat tidak ada yang kebal hukum. Tentunya saya mendukung elemen masyarakat apabila menemukan hal yang janggal di lingkungan birokrasi, dan hal itu akan segera ditindaklanjuti,” ujarnya, Sabtu, (11/10/2025)
Jeje juga menyampaikan bahwa dirinya terbuka terhadap berbagai masukan dan kritik dari masyarakat demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ia berkomitmen menggandeng berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa setiap laporan dugaan penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi akan ditindaklanjuti secara serius melalui mekanisme Inspektorat dan aparat penegak hukum untuk dilakukan pemeriksaan menyeluruh.
“Jika terbukti melakukan pelanggaran, tentu akan segera dievaluasi atau dilakukan penggantian, baik di level kepala seksi, kepala bidang, sekretaris, kepala dinas, kepala badan, para asisten, staf ahli, maupun Sekretaris Daerah,” tandasnya.
Jeje menambahkan, Pemkab Bandung Barat ingin membangun daerah yang kuat karena integritas, bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan.
“Pemerintahan yang bersih bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal kepercayaan publik. Dengan kerja bersama dan komitmen semua pihak, saya yakin Bandung Barat dapat menjadi contoh daerah yang maju dan bermartabat,” pungkasnya. (DISKOMINFOTIK KBB)
Discussion about this post