Soreang. (BR)- Dalam Edisi sebelumnya dua sosok Pengamat Politik dan Pakar Otonomi Daerah serta Pakar Kebijakan Publik memberikan komentar dan sorotan terhadap Munculnya isu kekuasaan Dinasty jelang Pilkada di Kab. Bandung.
Djamu Kertabudi, kembali memberikan sorotan bahwa akhir-akhir ini muncul kepermukaan tentang isu politik dinasty jelang Pilkada Kab. Bandung, sehingga lebih menghangatkan iklim politik di area publik.
Menurutnya hal ini ditenggarai oleh munculnya ungkapan Dosen Nurtanio dan seorang fakar Kebijakan Publik UNPAD, Pandangan yang kontras yang berbeda muncul karena sudut pandang atau dalil yang melandasinya berbeda, tuturnya.
” Yang satu mengambil dari sudut pandang ketatanegaraan atau norma hukum dan etika serta moral politik, dan satunya lagi dari sudut pandang sosiologis “.
Sebenarnya diutarakan Djamu, ini sebuah referensi yang baik bagi semua pihak terutama masyarakat kab. Bandung, sehingga tidak harus ada yang merasa terganggu karenanya.
Diakui Jamu Kertabudi, Sebelumnya saya pernah menulis tentang politik dalam konteks strata sosial, dimana masyarakat diklasifikasikan terdiri dari masyarakat Rasional, masyarakat Kritis, masyarakat Skeptis, dan masyarakat Tradisional.
Sedangkan fakar yg satu ini mengklasifikasikan masyarakat Rasional, masyarakat Transisional, dan masyarakat Tradisional.
Dengan demikian menurut H. Djamu Kertabudi, akseptasi masyarakat terhadap isu dinasty politik ini akan sangat tergantung pada tingkat strata sosial yang dominan di Kab. Bandung.
” Inilah sebuah benang merah sebagai bahan kajian semua pihak dalam merumuskan estimasi politik secara obyektif “.
Pungkas H. Djamu Kertabudi, akhirnya Selamat berjuang, semoga yang terbaiklah yang akan duduk di singgasana kekuasaan Pemerintah di Kab. Bandung di periode mendatang. (BR. 01)
Discussion about this post