Kab. Bandung (BR.NET).-Camat Cimaung H.Dudung ,S E MN menghadiri Apel Siaga Pengawasan Kampanye Tahapan Masa Tenang Pemilu 2024, yang digelar di Halaman Kantor Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Minggu (11/02/2024).
Dudung menyampaikan, Apel Siaga tersebut merupakan bentuk kesiapan untuk melakukan pelepasan Atribut APK Pemilu, khususnya pada tahapan krusial pada masa tenang dan pemungutan suara pada 14 Februari 2024 mendatang.
Memasuki masa tenang Pemilu 2024 pada 11-13 Februari 2024, Dudung mengatakan, akan ada titik berat pada fungsi Bawaslu dan panitia pengawas sampai ke tingkat kecamatan dan desa.
“Kita harus memastikan seluruh kegiatan kampanye sudah diberhentikan total karena sudah tidak diperbolehkan lagi, terutama penurunan ataupun pencabutan alat-alat peraga kampanye,” ujarnya.
Mengingat banyaknya alat peraga kampanye (APK) yang harus dibersihkan, Dudung mengatakan, sudah menginstruksikan perangkat daerah terkait, para camat dan kepala desa untuk ikut membantu membersihkan APK melalui koordinasi dengan Panwas Pemilu setempat.
“Target utamanya tentu seluruh APK diturunkan dengan bersih dan tertib sesuai SOP dengan tidak menimbulkan masalah,” tandasnya.
Dudung memberikan apresiasi kepada seluruh petugas mulai dari tingkat TPS, Desa, Kecamatan serta Kabupaten Bandung yang telah bekerja secara profesional sesuai undang-undang yang berlaku.
“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Panwas,Bawaslu serta KPU yang mendukung hingga hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan seluruh rangkaian tahapan Pemilu dengan baik,” katanya.
Ketua Panwas Kecamatan Cimaung Feridky Ekawandi menyampaikan, pada apel siaga tersebut, pihaknya mengintruksikan kepada seluruh jajaran pengawas pemilu dari tingkat Desa hingga tingkat TPS untuk mengawasi tahapan masa tenang.
“Panwas dan Bawaslu akan melakukan patroli pengawasan masa tenang, tidak boleh ada aktivitas kampanye dan kegiatan politik apapun, baik pertemuan tatap muka maupun kampanye di media sosial,” tegasnya.
Terkait pembersihan APK, Feridky mengatakan, selain akan meminta bantuan kepada pemerintah daerah melalui Satpol PP dan kecamatan, pihaknya juga akan melibatkan lapisan masyarakat dan pengawas TPS.
“Untuk hari pencoblosan tanggal 14 Februari nanti, kami sudah instruksikan Panwascam dan PKD untuk melakukan patroli, mengontrol seluruh TPS yang ada di wilayahnya, memastikan pengawas TPS-nya ada dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara dijalankan oleh KPPS sesuai aturan yang berlaku,” terangnya. (Gugum)
Discussion about this post