BANDUNGRAYA.NET – Tahun 2024, kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) pajak bermotor, tidak bisa membeli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU.
Hal itu seiring dengan bakal adanya regulasi baru Pemprov Jabar mengenai pembelian BBM, khususnya BBM bersubsidi. Penerapan regulasi itu untuk mendorong para pemilik kendaraan lebih taat membayar pajak bermotornya.
Demikian halnya juga rencana penerapan regulasi itu di Kabupaten Subang. Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Subang, Lovita Adriana Rosa mengatakan, regulasi tersebut untuk memberikan rasa keberadilan bagi pemilik kendaraan.
Berdasarkan data, di Jawa Barat ini terdapat 24 juta kendaraan. Sebanyak 10,6 juta pemilik kendaraan taat membayar pajak bermotornya. Sisanya menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotornya.
Lovita menjelaskan, di Subang sendiri terdapat 442.400 kendaraan bermotor. Dari jumlah tersebut, kata Lovita, jumlah kendaraan bermotor yang tidak membayar pajaknya sebanyak 147 ribu lebih. Bahkan pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajaknya ini masih pula bebas membeli BBM bersubsidi.
“Padahal, membeli BBM dan memberi subsidi itu dari pajak, salah satunya dari pajak kendaraan. Saat ini mereka bebas membeli BBM bersubsidi. Rasanya tidak adil bagi warga yang taat membayar pajak,” ucapnya, Kamis (30/11/2023).
Lovita menegaskan, pemilik kendaraan yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak bermotor, saat ini masih bebas membeli BBM subsidi. Tentunya hal itu dianggap merugikan karena meikmati subsidi namun tidak memberikan pemasukan bagi negara.
Atas dasar itulah, kata Lovita, Pemprov Jabar akan menerapkan regulasi pembelian BBM bersubsidi. Ke depannya, lanjut ia, pemilik kendaraan yang menunggak pajak bermotornya tidak bisa membeli BBM di SPBU, khususnya BBM bersubsidi.
Di wilayah Subang sendiri, lanjut Lovita, pihaknya terus berupaya meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan untuk taat membayar pajak bermotornya. Salah satunya yakni layanan pembayaran pajak bermotor di kantor Samsat ataupun melalui aplikasi Sambara.
Akan tetapi, kata Lovita, dari rangkaian upaya tersebut jumlah penunggak pajak bermotor masih cukup besar. Sehingga Bapenda berinisiasi melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor dengan mengintegrasikan data pajak kendaraan dengan layanan BBM.
“Untuk itu, rencana kebijakan KSWP dengan layanan BBM akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan membayar pajak bermotor. Sekaligus mengurangi kemacetan, memastikan penggunaan subsidi BBM tepat sasaran, dan menambah sumber pembiayaan pembangunan,” ucapnya. (Red)
Discussion about this post