Jelas Fahmi, Apa yang harus kita evaluasi, pertama kita ( DPRD) sepakat dengan bupati, untuk mengevaluasi keberadaan korwil, seperti kita ketahui ada 31 kecamatan berarti ada 31 korwil Pendidikan, saya tegaskan setahun yang lalu ketika peristiwa OTT ditahun 2020 dan kita belajar dari peristiwa itu, Dewan sudah mengusulkan korwi itu dibubarkan saja, karena seolah olah karena ada oknum jadi tercoreng semuanya, seolah olah tercipta raja raja kecil disana, Tegas Fahmi.
” Regulasi permendikbud dan diatasnya kan sudah jelas menghilangkan keberadsan KCD, UPTD Disdik, tapi kemudian diterjemahkan dengan korwil kalau enggak salah landasannya itu perbup 64 atau 65 /2019 dan kemudian ditegaskan melalui surat perintah kepala disdik tentang keberadaan korwil, padahal sebetulnya menurut ketentuan itu sudah harus hilang “.
Kalau dibubarkan, saya kira perbubnya harus ditinjau kalau bisa dicabut dan keberadaan korwil ini lebih efektif dikembalaikan ke tugas asalnya sebagai PLS, penilik pengawas dilingkungan sekolah, Kata Maulana Fahmi.
Menurut Maulana Fahmi Pula, lalu bagiaman proses evaluasi administrasi sekolah kepada disdik, saya pikir dengan tidak adanya korwil nanti akan lebih difokuskan kepada operator sekolah, untuk itu operator sekolah di SD maupun di SMP ini perlu di efektifkan kinerjanya untuk memback up kinerja kepsek, jadi peningkatan kualitas dan kemampuan secara teknis teknologi informadi dan komputerisasi di lingkungan sekolah melalui operator ini harus ditingkatkan, jadi program TIK pelatihan pelatihan kemampuan operator juga harus diperkuat, supaya nanti tugas administrasi pelaporan itu bisa di back up kuat oleh operator sekolah, hal ini akan meminimalisir terjadinya pungli yang berakibat patal dan terjadi OTT, ucap Fahmi.
Mudah mudahan kedepan menghadirkan organisasi profesi dengan lebih baik dan tidak harus selalu diwarnai oleh OTT, dilingkungan pendidikan kan ada forum guru honorer, PGRI , ada dewan pendidikan, itu akan kita evaluasi keberadaannya supaya benar benar bisa menbackup dan membantu mengeluarkan ide yang positif bagi lingkungan pendidikan di Kabupaten Bandung, Pungkas Ketua Komisi D DPRD kab. Bandung. (BR.-01)
Discussion about this post