Bandung (BR.NET).— H. Yusuf Salim resmi terpilih sebagai Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bandung masa bakti 2025–2030 dalam Konferensi Kabupaten (Konkab) yang digelar Minggu, 22 Juni 2025. Ia terpilih secara aklamasi sebagai calon tunggal.
Yusuf menggantikan Plt. Isak Fauzi yang sebelumnya menjabat sebagai ketua. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung PGRI Kabupaten Bandung tersebut, turut dilantik pula tiga wakil ketua dan seorang sekretaris oleh Pengurus PGRI Provinsi Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Yusuf menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan yang saat ini telah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD Kabupaten Bandung.
“Ini sangat urgen untuk melindungi guru dan tenaga kependidikan dari berbagai ancaman, serta menjamin hak-hak mereka,” ujarnya.
Yusuf juga menyoroti pentingnya penataan tenaga honorer, terutama mereka yang belum memenuhi syarat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menekankan bahwa upaya sedang dilakukan agar para tenaga honorer tidak diberhentikan atau dialihkan menjadi tenaga outsourcing.
“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung hingga acara ini terlaksana dengan baik. Saya juga memohon maaf atas segala kekurangan. Setelah aklamasi ini, saya memohon dukungan dari semua pihak, khususnya jajaran di PGRI, karena dalam organisasi ini kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja sebagai tim—bukan menjadi Superman, tetapi menjadi Super Team,” katanya.
Yusuf berharap hasil pemilihan ini dapat memberikan manfaat luas, khususnya bagi anggota PGRI.
Dalam 200 hari pertama masa jabatannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi, loyalitas terhadap anggota dan organisasi, serta kepemimpinan yang solid dan ikhlas.
“Sebagai anggota sekaligus pemimpin di organisasi ini, kami harus solid, tidak hanya sekadar pekik jargon, tetapi benar-benar ikhlas lahir batin. Dengan begitu, program-program pendidikan yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dapat terlaksana dengan baik,” jelasnya.
Terkait status guru honorer, Yusuf mengungkapkan bahwa saat ini terdapat berbagai kategori, termasuk yang dibayar melalui dana BOS dan yang masuk dalam kategori R3. Ia menegaskan bahwa PGRI akan terus memperjuangkan solusi terbaik untuk mereka.
“Proses pengangkatan PPPK memang menjadi kewenangan pemerintah pusat, tetapi PGRI akan terus mendukung, membantu, dan memfasilitasi percepatan proses ini,” tegasnya.
Yusuf juga menyatakan kesiapan PGRI untuk berkolaborasi dengan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam mewujudkan visi Kabupaten Bandung yang BEDAS: Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera. (Gum)
Discussion about this post