JAKARTA (BR).-Pendamping calon gubernur serta wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil- Suswono (RIDO) berjanji hendak tingkatkan insentif pengurus rukun tetangga (RT) serta rukun warga (RW) guna menunjang program pengembangan pangkal rumput.
Juru bicara RIDO, Juwanda berkata program ini dijalankan buat pemerataan pembangunan di Jakarta dengan mengaitkan partisipasi masyarakat. Ada pula insentif yang naik buat pengurus RT- RW serta anggaran operasional sebesar Rp100 juta sampai Rp200 juta.
” Ini program pembangunan yang sebisa bisa jadi swa- kelola. Jadi masyarakat merumuskan serta mengerjakan bersama- sama serta hendak mendesak partisipasi publik. Prinsipnya, masyarakat setempat yang sangat ketahui kebutuhan mereka,” ucap Juwanda, Jakarta, Kamis( 26/ 9/ 2024).
Dikunjungi Pramono, Masyarakat Kampung Bayam Berharap Memperoleh Hak- haknya
Program seragam, bagi Juwanda, telah dijalankan Ridwan Kamil dikala berprofesi selaku wali kota Bandung. Keberhasilan itu hendak diterapkan di Jakarta.
” Program yang telah berhasil dicoba Pak Ridwan Kamil di Bandung. Jika di Bandung namanya PIPPK( Program Inovasi Pembangunan serta Pemberdayaan Kewilayahan). Jadi ini prinsipnya dia melaksanakan desentralisasi anggaran, tiap RW diberikan keleluasaan buat memastikan langsung, diberikan anggaran apa yang butuh dibentuk di wilayahnya tiap- tiap, yang tentu tiap daerah kan beda- beda,” kata ia.
Program pemberian anggaran langsung ke tingkatan RW diharapkan dapat memesatkan pembangunan di tingkatan pangkal rumput. Bagi Juwanda, partisipasi publik hendak bertambah sebab masyarakat turut ikut serta mengantarkan isu lokal.
” Proses pembangunan di dasar jadi lebih kilat, tidak lagi berjenjang. Jadi buat ini terdapat percepatan pembangunan kan di tingkat dasar, enggak wajib nunggu keputusan wali kota ataupun gubernur. Tiap RW dapat memastikan sendiri prioritas mereka,” ucapnya.
Berkaitan dengan kekhawatiran manipulasi anggaran dalam penerapan program tersebut, Juwanda mengaku Ridwan Kamil serta Suswono telah memikirkan perihal tersebut. Salah satu yang hendak diterapkan ialah digitalisasi anggaran.
” Kuncinya merupakan digitalisasi serta transparansi. Kita kan telah memiliki Jakarta Smart City, nah itu hendak diberdayakan buat membuat sistem gimana triknya, proses pengajuan, pelaksaan, hingga laporannya wajib digital, serta transparan. Jika telah transparan, peluang korupsinya kecil,” tutur ia. (RED)
Discussion about this post