SOREANG (BR).-Sejak tahun 2012, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung telah menyelenggarakan Pelayanan Adminsitrasi Terpadu Kecamatan (Paten). Paten merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, pemerintah pun dituntut untuk beradaptasi dan terus melakukan revolusi pelayanan publik terbaik. Sistem pelayanan Paten, dinilai memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas layanan menjadi lebih prima melalui canggihnya teknologi
Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan di Kabupaten Bandung berbasis teknologi, yang digelar di Hotel Sahid Sunshine Soreang, Selasa (15/10/2019). Kegiatan yang difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Drs. Teddy Kusdiana.M.Si.
Hadir dalam acara tersebut Asisten Pemerintahan, Ruli Hadiana, Kepala Bagian Urusan Pemerintahan Daerah Biro Pemerintahan dan Kejasama Provinsi Jawa Barat Dra. Neni Rohaeni,M.Ap, Akademisi Universitas Padjajaran (UNPAD) Dr. Dedi Sukarno,S.Ip.,M.Si dan Kepala Cabang mandiri Padri Firdaus.
Teddy mengatakan, dinamika revolusi industri, akan mengarahkan paradigma masyarakat mengenai pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang memangkas birokrasi.
“Adaptasi untuk perubahan ini tentu akan meningkatkan kinerja pemerintah dalam pelayanan publik. Paten sendiri berpeluang mengubah paradigma pelayanan publik, yang tadinya lambat menjadi prima. Tentu saja tujuannya untuk mempercepat pekerjaan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat, “ungkap sekda
Disebutkan Teddy Kusdiana, pemerintah kecamatan mempunyai dua kedudukan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yakni sebagai pelaksana perangkat daerah (PD), atau camat menjadi pelaksana sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan. Kedua, sebagai penyelenggaran urusan pemerintahan pusat di wilayah. Artinya kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten, baik dari segi tugas, fungsi, organisasi, sumber daya manusia (SDM) serta sumber pembiayaan.
“Saya mengajak seluruh camat untuk bersinergi meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam hal pendalaman dan pemahaman paradigma pelayanan publik berbasis TI dari berbagai perspekstif,” imbuh Teddy.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Mochamad Usman, S.Sos., M.Si menjelaskan, FGD digelar dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan di Kabupaten Bandung dengan dinamika perkembangan revolusi industri 4.0.
Usman menuturkan, forum tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan peran kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik, dengan mengidentifikasi dan memetakan secara sistematis kedudukan, tugas, wewenang dan fungsi kecamatan sesuai dengan dinamika perkembangan teknologi saat ini.
“Ini merupakan bagian dari upaya perwujudan smart city di Kabupaten Bandung. Kita akan identifikasi, seberapa siapkah pemerintah kecamatan melakukan keterpaduan sistem pelayanan berbasis teknologi. Nantinya akan dihasilkan roadmap peningkatan mutu penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, hemat, cepat, dan tepat, ” ujarnya dihadapan para camat se Kabupaten Bandung itu.
Beberapa aplikasi pelayanan publik yang tersedia seperti Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Kecamatan (Simacan) menurut Usman belum sepenuhnya bisa dilakukan oleh pemerintah kecamatan. Selain terkendala jaringan internet untuk wilayah, keterbatasan SDM juga menjadi hambatan teraplikasinya Simacan untuk pelayanan publik.
“Melalui FGD ini kita akan lakukan pemetaan kapasitas SDM dan infrastrukturnya. Kita juga akan sempurnakan SiMacan dengan aplikasi berbasis pelayanan online, penyempurnaan dari sisi software dan hardware, sehingga ke depan para camat sudah bisa menggunakan tanda tangan digital. Dengan upaya ini kita berharap pelayanan SiMacan di setiap kecamatan akan lebih optimal lagi. Tak terkecuali pelayanan offline juga kita maksimalkan,”harap Usman. (BR.01)
Discussion about this post