Jakarta (BR).- Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta kepada seluruh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak menghalangi hak warga dalam Pilkada Serentak 2018.
Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, mengatakan bahwa segala potensi kecurangan suara bisa dieliminasi, yaitu dengan melibatkan partisipasi masyarakat di tingkat bawah dan warga masyarakat yang kritis.
“Makanya, jangan sampai ada warga yang berhak memberi suara, tetapi justru dihambat oleh petugas,” kata Bamsoet dikutip bandungraya.net dari liputan6.com, Selasa (26/6/2018).
Menurut politikus Golkar ini ada sejumlah titik yang berpotensi menjadi lumbung kecurangan. Pertama terkait dengan logistik.
Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) harus bisa memastikan seluruh kesiapan logistik dalam pemilu serta turut mengawasi KPPS.
“Ini supaya petugas menjalankan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Bamsoet.
Bamsoet meminta petugas Binmas Polri perlu meningkatkan pengawasan di TPS agar agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan lancar, kondusif, aman, dan damai.
Bamsoet meminta Komisi II DPR mendorong KPU untuk memastikan KPPS memberikan kesempatan warga yang tidak termasuk dalam DPT tetap dapat melaksanakan hak pilihnya.
Hal ini mengacu kepada sejumlah aturan terkait hak memberikan suara itu. Seperti Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Terkait hal tersebut, diatur lebi rinci di pasal 6 hingga pasal 9.
Guna mengelemininasi kecurangan, Bamsoet mengimbau datang ke TPS dan melaksanakan hak untuk memilih.
“Serta melaporkan apabila menemukan kecurangan-kecurangan yang terjadi selama Pilkada berlangsung,” kata Bamsoet. (Wing)
Discussion about this post