SOREANG. (BR) Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam, serta keputusan Kepala BNPB terkait perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia.
Hingga berdampak terhadap Penundaan, yang meliputi pelantikan dan masa kerja panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, Pembentukan petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
Menanggapi hal tersebut Ketua Partai NasDem kab. Bandung H. Agus Yasmin, mengatakan hal tersebut merupakan Sebuah pemikiran yang kinstruktif dari para petinggi negara untuk menunda pilkada sampai 2022 aatau 2025, ujarnya.
Menurut Agus Yasmin hal itu adalah sikap bijak karena situasi bencana Nasional bahkan dunia, ini akan menguras energi dan sumberdaya keuangan yang tidak kecil, faktanya baru kurang lebih sebulan daya tahan ekonomi masyarakat sudah nampak berat, kalau saja presiden tidak bijak memberi berapa insentiv tambahan di bidang moneter, akan menjadi lucu jika ekonomi rakyat korat karit kemudian APBD sekitar 50 m lebih kita buang untuk pesta demokrasi yang namannya PILKADA, imbuhnya.
Dikatakan orang yang akrab disapa kang AY inj, Sebuah keniscayaan pilkada di tunda sehingga kang DN bisa fokus menyelesaikan tugas tanpa report repot melakukan loby politik dan membentuk tim sukses untuk istri tercinta agar bisa menang di pilkada 2020.
Penundaan ini kata AY, ini juga dapat mematangkan persiapan agar partai partai politik memiliki calon yang lebih kokoh, pikiran saya sih kalau pilkada 2022 para ASN tidak terganggu dalam pelayanan pada musim bencana, menurut saya sekali lagi sangat mengapresiasi kalau pilkada di tunda demi kepentingan yang lebih besar menyelamatkan rakyat yang sebenarnya bukan mendahulukan kepentingan elit politik, pungkas Agus Yasmin. (BR. 01)
Discussion about this post