Kab. Bandung, (BR.NET).- Rotasi, mutasi dan Promosi serta demosi merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak pimpinan (Pemerintah) untuk memberikan motivasi kepada para pegawai agar dapat meningkatkan kualitas pekerjaan atau akan mendapatkan sangksi bagi mereka yang tidak memiliki disiplin dan kinerja yang baik.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 agar pelaksanaan mutasi kepegawaian yang dilakukan atas dasar kebutuhan organisasi atau kebutuhan prioritas nasional dalam rangka distribusi talenta pegawai tetap dapat berjalan tanpa merugikan pejabat administrasi yang telah beralih ke jabatan fungsional karena kebijakan penataan birokrasi.
Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Mutasi Kepegawaian dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi pada tanggal 31 Oktober 2022.
Seperti halnya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung sepekan ke belakang dimana kurang lebih 360 ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Bandung Dr. HM. Dadang Supriatna S. Up. M. Si, (22/3/24).
Yang disinyalir tanpa sepengetahuan Bupati Bandung pada pelaksanaannya telah terjadi indikasi pelanggaran peraturan yang dikeluarkan pemerintah.
Seperti yang terjadi di Dinas PUTR Kabupaten Bandung, jabatan sekretaris (Sekdis) digeser oleh Camat Hidayat Ramdan, dengan dalih ada pengunduran diri sekdis lama dari jabatan karena mengajukan cuti Masa Persiapan Pensiun ( MPP).
“Pertanyaannya? berapa lamakah seorang Endang Kusmanto mengajukan cuti menjelang dirinya memasuki masa pensiun yang kurang lebih masih ada jeda waktu 2 bulan lamanya, sejak dirinya digeser dan kursi sekretaris Dinas PUTR diduduki Hidayat Ramdan yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Pangalengan.”
Hasil penelusuran bandungraya.net di beberapa OPD yang ada di Kabupaten Bandung, kasus lainnya terkuak di Dinas Kominfo, Dispora, Disperkimtan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.
Dimana seorang Kepala Bidang yang dilantik pada tanggal 22 Maret 2024, entah apa alasannya pada hari Rabu (27/3/24) batal menduduki jabatan barunya, dan itu terjadi di Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Disperkimtan dan Diskominfo Kabupaten Bandung.
Terkuaknya permasalahan yang terjadi dan tanpa melalui proses pelantikan lagi oleh Bupati Bandung, hal ini membuktikan bahwa ketentuan dan management Rotasi, Mutasi dan Promosi di lingkungan ASN Kabupaten Bandung jelas-jelas harus dikaji ulang dan bila perlu pihak KASN menurunkan Tim khusus di Kabupaten Bandung untuk menyikapi pelaksanan Rotasi, Mutasi dan Promosi jabatan, “Disinyalir pelaksanaan harus dievaluasi dan dibatalkan” oleh KASN. (Awing)
Discussion about this post