Jakarta (BR).-Presiden Joko Widodo bersikeras pada anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI) tidak dapat berpartisipasi dalam urusan demokrasi.
“Seseorang tidak bisa disebut tentara, yang namanya adalah polisi, berpartisipasi dalam kantor pusat Demokrasi TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, (1/2/2022).
Dalam sambutannya, Presiden menyatakan bahwa jajaran TNI dan Polri harus meningkatkan disiplin nasional.
“Ini sekarang lemah. Akibatnya, saya meminta jajaran TNI, polisi nasional untuk dapat memberikan contoh kepada komunitas kasus ini, disiplin nasional, tetapi juga di TNI sendiri juga harus mulai membaik, “dia berkata.
Menurut Jokowi, disiplin prajurit dan polisi berbeda dari disiplin masyarakat sipil.
“Berbicara tentang masalah demokrasi, tidak ada nama di tentara, polisi, tidak. Hal-hal seperti ini harus mulai mengencangkan lagi, sehingga masyarakat memiliki udara dan dapatkah kita membawanya ke disiplin nasional,” tambahnya.
Disiplin, berlanjut, tidak hanya berlaku untuk prajurit dan polisi, tetapi juga untuk semua anggota keluarga di rumah.
“Bukan hanya ibu ibu yang bekerja, tetapi rumah itu juga sama. Hati-hati, ibu kita juga identik, disiplin harus sama. Tidak bisa menelepon, mengumpulkan ibu orang lain untuk memanggil pembicara demokrasi Nama, “katanya.
Sekali lagi, Presiden Jokowi menyoroti disiplin militer dan anggota Kepolisian Nasional harus dikoordinasikan sesuai dengan unit mereka masing-masing.
“Makro, mikro kita harus berhati-hati juga. Dia tahu speaker radikal, yah, hati-hati. Juga hal-hal kecil tetapi harus mulai didisiplinkan, di Grup WA (WhatsApp). Jika itu hanya Mei. Hati-hati jika Anda diizinkan dan jika dilanjutkan, berhati-hatilah, “tambahnya.
Kursi juga menyebutkan konstruksi dan perpindahan ibukota nasional Nustantara (IKN), yang merupakan contoh percakapan di jaringan media sosial.
“Misalnya, berbicara tentang IKN, jangan terima apa? Ini telah diputuskan oleh pemerintah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, jika dalam disiplin TNI, polisi nasional tidak dapat diperdebatkan,” katanya.
Namun, menurut JKOWI, pengembangan dan perpindahan IKN telah menjadi salah satu pertanyaan yang diperdebatkan dalam kelompok percakapan Whatsapp.
“Terutama di Grup WA, dibaca dengan mudah. Perhatikan ini, dari yang kecil untuk tumbuh, karena disiplin tentara dan polisi nasional berbeda dari sipil itu dan dibatasi oleh aturan kepemimpinan,” kata dia.
Presiden juga menyebutkan di seluruh dunia tentara memiliki aturannya sendiri, yaitu Kitab Hukum Disiplin Tentara.
“Intinya adalah jika kita melihat, intinya adalah loyalitas tegak lurus. Apa yang Anda baca poin ini? Loyalitas tegak lurus,” kata presiden. (Red)
Discussion about this post