Sumedang (BR.NET).- Guna memastikan netralitas TNI di wilayah Kodim 0610/Sumedang pada pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, Dandim bersama KPU Sumedang memberikan materi penyuluhan hukum kepada seluruh anggota, bertempat di Aula Pandawa Sakti Makodim Sumedang, Senin (11/11/2024).
Kegiatan tersebut, dihadiri Dandim 0610/Sumedang Letkol Kav Christian Gordon Rambu, Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono, Kadiv Humas dan Pengawasan KPU Rizal Sofyan S, Kadiv Perencanaan dan Data Asep Wawan dan sejumlah 300 peserta yang hadir.
Dijelaskan Dandim, bahwa anggota TNI tidak boleh memberikan dukungan kepada kandidat atau partai politik tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Anggota TNI dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye Pilkada, termasuk tidak boleh hadir dalam acara kampanye politik atau memberikan pernyataan yang menguntungkan salah satu pihak,” ungkapnya.
Lebih jauhnya, kata dia, Anggota TNI juga tidak boleh memberi fasilitas kepada calon manapun, tidak boleh mengomentari calon manapun dan tidak boleh mengarahkan keluarga untuk memenangkan salah satu calon.
“Tugas TNI bersama Polri dalam pilkada adalah menjaga stabilitas keamanan, terutama jika terjadi situasi yang mengancam ketertiban umum. Namun peran ini harus dilakukan secara netral, tanpa berpihak kepada salah satu kandidat,” tegasnya.
Menurutnya, netralitas TNI dalam pilkada adalah prinsip yang sangat penting untuk menjaga demokrasi dan stabilitas politik di Indonesia.
“TNI harus netral, tidak berpihak kepada calon atau partai politik manapun dalam pilkada. Netralitas ini diatur dalam berbagai peraturan dan undang-undang termasuk UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dijelaskan bahwa TNI dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis,” tandasnya.
Sehingga, tambah dia, kegiatan penyuluhan hukum dan netralitas TNI dalam pilkada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di lapangan, selain pengawasan internal juga diawasi oleh institusi seperti Bawaslu dan KPU agar tetap netral dalam seluruh proses pemilihan.
“Netralitas TNI sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik dan menjamin bahwa proses Pilkada berjalan secara adil dan demokratis,” tukasnya. (Gani)
Discussion about this post