Sumedang (BR).- Wakil Bupati H. Erwan Setiawan selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sumedang mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) TKPK Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, (12/7).
Rakor tersebut, dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum selaku Ketua TKPK Provinsi Jawa Barat dan diikuti para Wakil Bupati selaku Ketua TKPK di masing-masing kabupaten/kota bertempat di Soehoed Warnaen Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat.
Adapun, tema yang diangkat dalam pelaksanaan rakor TKPK ini yakni “Penguatan Strategi Penangulangan Kemiskinan Melalui Pendekatan Graduasi”.
Rakor TKPK merupakan wadah memperkuat komitmen antar lembaga dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan permasalahan yang ada dalam penanggulangan kemiskinan, merumuskan strategi kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan graduasi.
“Rakor TKPK salah satu upaya mengoptimalkan kinerja TKPK dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penanggulangan kemiskinan,” kata Wabup Erwan Setiawan usai mengikuti acara.
Dirinya berharap, perangkat daerah terkait mampu membuat program-program pemberdayaan yang terpadu dan tepat sasaran sesuai yang dibutuhkan masyarakat miskin.
“Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksaanan program ini diantaranya pemutakhiran data, perlunya keterpaduan juga dalam perencanaan dan penganggaran, konvergensi program dan kegiatan antar OPD Provinsi dan kabupaten/ota, monitoring evaluasi dan koordinasi penyusunan program kegiatan,” ungkapnya
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyampaikan, penurunan angka kemiskinan di Jawa Barat belum sesuai dengan harapan.
Menurutnya, pemimpin di daerah memegang kewenangan dan kebijakan serta memiliki diskresi penuh dalam mengelola daerah. Sehingga ia mengajak para wakil bupati dan wakil walikota membuat langkah bersama menurunkan angka kemiskinan di Jawa Barat.
“Tiada kekuatan tanpa kebersamaan. Harapan kami ada kolaborasi antara Pemrov, Pemkab dan Pemkot. Kita perbaharui kembali melalui Rakor ini, sehingga angka kemiskinan bisa berkurang dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujarnya.
Dikatakan Uu, langkah yang perlu dilakukan wakil bupati dan wakil walikota untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan diantaranya ialah dengan mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi.
Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatannya.
“Jangan sampai kita tidak melakukan action untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat” ujarnya.
“Sebelum Anggaran 2024 silakan para wakil berkoordinasi dengan tiap OPD dan dinas terkait. Minta program dari mereka, realistis atau tidak. Kita ramu dan jadikan program yang baik dan benar. Baru komunikasikan dengan bupati atau walikota,” pungkasnya. (BR-10)
Discussion about this post