Lebih Jauh Firman, menjelaskan perlu diketahui bahwa saat ini berdasarkan informasi dan pantauan langsung para Ketua BPD, di Desa Desa terjadi kepakuman karena imbas dari kebijakan anggaran yang terjadi, akibat tidak adanya Bupati Definitif, dan hanya ada Plh. Bupati yang kebijakannya sangat dibatasi, Papar Ketua Asosiasi BPD. Kab. Bandung.
Oleh hal tersebut Asosiasi BPD Kab. Bandung memohon agar Gubernur Jawa Barat dapat sesegera mungkin melaksanakan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bandung, agar semua program yang sudah teragendakan dapat segera terlaksana, apalagi sebentar lagi sudah memasuki Bulan April, Kata Dia.
Kami Asosiasi BPD Kab. Bandung sebagai Mitra Pemerintah Kab. Bandung tentu harus sejalan dengan Kebijakan Pemerintah kabupaten yang dinakhodai oleh HM. Dadang Supriatna selaku Bupatinya, begitupun rekan rekan BPD di Desa harus sinergi dengan Pemerintah Desanya dalam hal ini Kepala Desa, jangan sampai BPD menjadi “Batur Pasea Desa” akan tetapi harus bekerjasama dengan Kades dalam membangun Desanya, sangat tidak berharap program kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa menjadi temuan baik itu BPK, atau APH, serta lembaga terkait lain, akibat dari tidak harmonisnya BPD dengan Kepala Desa ditambah terjadinya kekosongan pimpinan Daerah, Pungkasnya.(*)
Discussion about this post